SEPUTARRIAU.COM Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan berbasis teknologi di berbagai perangkat daerah.
Langkah ini bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memimpin kegiatan monitoring penerapan layanan digital di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Syahrial mengevaluasi perkembangan layanan digital yang berjalan di BKD Riau. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi sistem antarperangkat daerah.
Syahrial Dorong Integrasi Sistem Digital BKD Riau
Syahrial Abdi mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Menurutnya, digitalisasi harus mampu memberikan perubahan nyata dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Kemarin kita mengevaluasi pelayanan publik di Dinas Kesehatan Riau. Hari ini saya berkunjung ke BKD untuk melihat layanan internal bagi pegawai Pemprov Riau,” ujar Syahrial.
Ia menjelaskan, perangkat daerah perlu memastikan layanan digital memberikan kemudahan bagi pengguna. Selain itu, setiap sistem harus mendukung peningkatan kinerja organisasi.
Karena itu, Pemprov Riau terus melakukan evaluasi agar inovasi digital berjalan optimal dan saling terhubung antarinstansi.
Digitalisasi Dukung Pelayanan ASN Lebih Cepat
Syahrial menyebut jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Riau mencapai sekitar 30 ribu orang. Jumlah tersebut terdiri dari ASN, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sistem pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien.
“Setelah kita petakan, kita ingin layanan kepada ASN lebih mudah, murah, bahkan tidak berbiaya. Selain itu, layanan juga harus memiliki interaksi yang lebih baik,” jelasnya.
Selain meningkatkan pelayanan internal, digitalisasi juga mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan. Sistem digital dapat membantu pemerintah memperkuat data dan mengambil keputusan secara lebih tepat.
Oleh sebab itu, Syahrial meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi.
BKD Riau Kembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian Digital
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian.
Menurutnya, BKD Riau terus mengembangkan sistem digital untuk menyederhanakan proses administrasi dan memperkuat pengelolaan data pegawai.
“BKD terus memperkuat layanan berbasis digital, mulai dari pengelolaan data, sistem administrasi, hingga integrasi informasi kepegawaian. Langkah ini bertujuan menghadirkan layanan yang mudah diakses, transparan, dan berkualitas,” kata Budi.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi juga membantu pemerintah mengumpulkan serta mengolah data ASN. Data tersebut nantinya dapat mendukung proses pengambilan keputusan.
Selain itu, BKD Riau terus membangun sistem pelayanan yang terintegrasi agar pegawai memperoleh informasi secara cepat dan nyaman.
Sistem Digital BKD Terus Dikembangkan
Budi menjelaskan, evaluasi yang dilakukan Pemprov Riau menjadi kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan layanan digital kepegawaian.
Saat ini, BKD Riau telah memiliki sejumlah fitur dalam sistem Sigma. Beberapa layanan tersebut mencakup bidang PPPK, mutasi, pendayagunaan, UPT Penkom, tanda tangan elektronik, layanan tanya jawab, pengaduan, hingga pemberitahuan melalui email dan WhatsApp.
Melalui penguatan sistem digital tersebut, Pemprov Riau optimistis kualitas data dan layanan kepegawaian akan semakin meningkat.
Dengan integrasi teknologi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap transformasi digital mampu menciptakan birokrasi modern, adaptif, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta pegawai di lingkungan Pemprov Riau.