SEPUTARRIAU.COM Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu langkah yang dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (SIPD BUMD).

Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan pengelolaan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menunjukkan komitmen tersebut saat mengikuti Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data SIPD BUMD secara virtual. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Gubernur Riau pada Selasa (7/7/2026).

SIPD BUMD Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, menjelaskan bahwa pengelolaan data memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola BUMD.

Menurutnya, transformasi digital kini menjadi kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan perusahaan milik daerah.

Kualitas kebijakan tidak hanya bergantung pada pengalaman. Data yang akurat juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah keputusan.

Data Berkualitas Dorong Kinerja BUMD

Yudia menyampaikan konsep “Good Data, Good Results” sebagai prinsip utama dalam pengelolaan BUMD. Data yang baik dapat membantu pemerintah menghasilkan analisis yang tepat.

Selanjutnya, analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Dengan cara ini, BUMD dapat berkembang secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

SIPD BUMD Tidak Sekadar Sistem Pelaporan

Yudia menegaskan bahwa SIPD BUMD memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar aplikasi pelaporan data.

Sistem tersebut membantu pemerintah menyusun kebijakan berbasis bukti, memperkuat pengawasan, serta mengukur kinerja BUMD secara objektif.

Selain itu, data dalam SIPD BUMD dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek perusahaan daerah. Mulai dari kondisi keuangan, operasional, tata kelola, penyertaan modal, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data Terintegrasi Perkuat Evaluasi BUMD

Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara lebih menyeluruh. Data tersebut juga membantu penyusunan strategi pengembangan BUMD menghadapi perubahan ekonomi.

Ke depan, SIPD BUMD diharapkan mampu mendukung perencanaan transformasi perusahaan daerah. Terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Pemprov Riau Perkuat Profesionalisme BUMD

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau Helmi D mengatakan penguatan tata kelola BUMD menjadi langkah strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, implementasi SIPD BUMD dapat membantu meningkatkan profesionalisme perusahaan daerah. Selain itu, sistem tersebut juga mendukung peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD dan pembangunan ekonomi daerah.

“Penguatan tata kelola BUMD menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan daerah sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi daerah,” ujar Helmi.

Digitalisasi Jadi Kunci Tata Kelola BUMD Modern

Pemerintah Provinsi Riau menilai pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUMD masa kini.

Dengan data yang akurat, lengkap, dan diperbarui secara berkala, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih tepat.

Melalui dukungan terhadap SIPD BUMD, Pemprov Riau berharap perusahaan daerah mampu meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola BUMD yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan.